Pemimpin Pemerintahan dan Pengejar Citra dengan Segala Cara

ADA tiga perbedaan mendasar antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government. Salah satu dari tiga perbedaan itu adalah terkait dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin bisnis, kata Osborne dan Gaebler, didorong oleh motivasi untuk mengumpulkan laba sebesar-besarnya, sedangkan pemimpin pemerintahan didorong oleh keinginan untuk dapat dipilih kembali.

Karena itu, pemimpin pemerintahan –apalagi yang lebih dominan berperan sebagai pemimpin politik— akan menggunakan berbagai cara supaya popularitasnya dan tingkat elektabilitasnya tetap tinggi. Pemimpin seperti ini biasanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencitraan melalui berbagai kebijakan maupun statemen yang ia lakukan. Kebijakan publik dan permasalahan yang sebenarnya simpel jika masih menjadi sorotan media, akan terus ‘diolah’ untuk memainkan dan menciptakan persepsi publik yang positif.

Pada umumnya, pemimpin seperti ini juga didukung oleh tim pencitraan yang kuat. Tim pencitaraan tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintahan, tetapi juga memanfaatkan atau bahkan membentuk tim khusus yang bekerja jauh lebih militan dan memiliki kemampuan mumpuni dibandingkan tim humas pemerintah.

Pada era teknologi informasi dan perkembangan media sosial yang kian pesat, pencitraan tidak hanya dilakukan melalui media mainstream tetapi juga – dan biasanya justru lebih dominan—menggunakan jejaring media sosial. Para relawan, baik yang benar-benar bertindak sebagai relawan maupun relawan jadi-jadian, akan secara aktif mengemas berbagai informasi yang bersifat melemparkan isu baru maupun meng-counter isu atau berita-berita negatif terhadap pimpinan mereka.

Cara kerja relawan ini sudah seperti mesin otomatis yang super canggih. Mereka akan langsung beroperasi 24 jam untuk memproduksi berbagai isu dan menciptakan isu baru untuk tetap menjaga dan mempertahankan popularitas sang tokoh. Informasi bernada negatif baik yang disebabkan oleh buruknya perilaku sang tokoh atau pun serangan dari pihak luar, akan langsung diolah menjadi informasi yang menguntungkan dan bercitra positif terhadap sang tokoh.

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi juga telah dilakukan sejumlah pemerintahan daerah maupun pemerintah (pusat) di sejumlah Negara maju. Penelitian Sáez Martín (2015) di Uni Eropa berkesimpulan, perkembangan dunia media sosial (jaringan sosial) mengubah strategi komunikasi pemerintah dengan warga. Pemerintah kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana mendorong partisipasi warga dalam berbagai pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik. Nick Ellison (2014) mengatakan, komunikasi interaktif melalui Facebook dan Twitter oleh pemerintah lokal Inggris juga mampu mengurangi kesenjangan (komunikasi) yang selama ini terjadi.

Hanya saja, gaya dan cara komunikasi yang dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan --termasuk pemimpin pemerintahan yang dipilih melalui pemilu—di beberapa Negara maju pada umumnya memang menyampaikan berbagai kebijakan atau urusan pemerintahan. Mereka sarana komunikasi itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pemerintahan, menginformasikan kebijakan publik, menyerap keluhan warga masyarakat, dan pada akhirnya tentu untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu menyejahterakan rakyat.

Bagaimana di Indonesia. Beberapa pemimpin pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, juga sudah banyak yang memanfaatkan media internet, termasuk di dalamnya media sosial, sebagai sarana komunikasi. Hanya saja, beberapa pemimpin tersebut justru sering kali menggunakan media sosial untuk membangun citra.

Pernyataan atau informasi yang disampaikan tidak terkait dengan urusan pemerintah tetapi lebih dominan urusan politik  dan persoalan pribadi yang akhirnya berdampak pada pencitraan diri –bukan citra lembaga pemerintahan yang dipimpinnya. Menjelekkan anak buah, menyerang institusi atau lembaga lain, dan bahkan menyerang lembaga pemerintahan yang dipimpinnya bisa dilakukan demi popularitas. Muncul kesan, bisa menhalalkan segala cara demi  meningkatkan citra diri.

Kalau tujuannya untuk meningkatkan citra, popularitas, dan elektabilitas, gaya komunikasi seperti ini tentu sangat pas dan akan berhasil. Tetapi, dalam konteks komunikasi pemerintahan, komunikasi seperti tidak tepat. Gaya seperti itu lebih cocok sebagai komunikasi yang dibangun oleh politisi atau tokoh politik karena tujuan akhirnya adalah kekuasaan.

Prof Dr Erliana Hasan, pakar komunikasi pemerintahan, mengatakan, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Artinya, pemimpin pemerintahan harus membangun komunikasi dengan tujuan akhir adalah tercapainya tujuan pemerintah/Negara, yakni kesejahteraan rakyat. Apabila rakyat sejahtera pada era kepemimpinannya, maka dengan sendirinya mereka akan memilih pemimpin itu lagi. (pro)

Kepemimpinan Mohammad Hatta dan Filosofi Ayam Berkokok

PEMIMPIN yang benar-benar hebat itu dilahirkan, bukan diciptakan.  Itulah inti dari Great Man Theory seperti dikatakan Mark Van Vugt dan Anjana Ahuja dalam The Natural Leader (2015:27). Menurut Van dan Ahuja, seorang individu yang menonjol (the great man) akan muncul pada saat krisis dan menggiring bangsa menuju kemenangan atau menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Teori tokoh besar itu sangat pas untuk menggambarkan sosok Mohammad Hatta. Tokoh yang lahir di Fort de Kock (Bukittinggi), Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902 adalah pemimpin yang lahir di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan figur yang kuat, teguh dalam memegang prinsip, berani mengambil risiko, berwawasan, dan memiliki intelektual serta pergaulan luas untuk membawa kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda.

Hatta memiliki itu semua. Ia telah belajar kepemimpinan dan organisasi dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Kemudian saat menjadi siswa sekolah menengah di Padang pada 1918, ia ditunjuk sebagai bendahara organisasi pergerakan, Jong Sumatranen Bond (Pemuda Sumatera). Aktivitas dalam organisasi dan kepemimpinan terus digeluti sepanjang hidupnya. Dia juga seorang intelektual yang tak hanya mengenyam pendidikan di dalam negeri, tetapi belajar di sekolah tinggi ekonomi Rotterdamse Handels Hogeschool, Belanda.

Selama di Belanda, ia tak melulu belajar akademik, tetapi juga aktif di organisasi pergerakan untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dia juga aktif menghadiri dan kemudian menjadi pembicara di sejumlah forum organisasi mahasiswa atau kaum pergerakan untuk menentang imperalisme di sejumlah Negara di Eropa. Kesibukannya dalam pergerakan dan berorganisasi, termasuk di Perhimpunan Indonesia (PI) –Hatta adalah Ketua PI terlama, 1926-1930— membuatnya baru bisa menyandang Drs setelah 11 tahun –dari waktu ideal 5 tahun-- kuliah.

Karena memiliki tingkat intelektual dan berwawasan luas, Soekarno pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 03:00 hanya memercayakan kepada Hatta untuk merancang naskah proklamasi yang dibacakannya beberapa jam kemudian. Kepada Bung Hatta, Soekarno mengatakan, “Aku persilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu sebab bahasanya kuanggap yang terbaik. Sesudah itu kita kita persoalkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka siding lengkap yang sudah hadir di ruang tengah.”

Hatta pun tak bisa menolak meski saat itu di salah satu ruang di rumah Marsekal Maeda itu ada Subardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Hatta kemudian meminta Bung Karno untuk menulis apa yang ia diktekan. Dalam otobiografi jilid III berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan (2011:91-92), Hatta mengatakan, kalimat pertama (proklamasi) diambil dari aline ketiga rencana pembukaan UUD 1945, yaitu “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Tapi, kalimat itu belum berisi cara menyelenggarakan revolusi nasional. Lalu Hatta mendiktekan kalimat tambahan: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Pemilik nama kecil Mohammad Athar ini berdarah Minangkabau. Ayahnya, H Mohammad Djamil (30), meninggal ketika Hatta berusia 8 bulan. Hatta dan kakaknya, Rafiah, serta ibunya, Siti Saleha, tinggal bersama kakeknya Ilyas bergelar Baginda Marah yang ia panggil Pak Gaek. Ayahnya adalah keturunan ulama besar di Batuhampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Kakek dari ayahnya adalah pengasuh pesantren yang pada abar ke-19 merupakan pusat pendidikan Islam paling terkemuka di Minangkabau.

Ibunya berasal dari keluarga pedagang atau pengusaha yang secara ekonomi sukses. Selain menjadi pedagang berbagai kebutuhan sehari-hari, Pak Gaeknya dipercaya pemerintah Hindia Belanda untuk memegang pengangkutan pos jalur Bukittinggi-Lubuk Sikaping. Gaeknya juga menyediakan berbagai barang kebutuhan para pekerja di tambang batubara di Sawahlunto, Sumatera Barat.

Karena usahanya banyak, Pak Gaek mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada anakbuah yang masing-masing bisa mengambil keputusan sesuai wewenang yang diberikan. Usaha jasa pos diserahkan kepada Mohammad Saleh, paman Hatta, tetapi dengan pengawasan sangat ketat dari Mak Gaek (nenek). Pengambilan keputusan masih tetap dipegang Mak Gaek sehingga pamannya tidak berkembang.

“Sebagai kanak-kanak aku sudah melihat dari dekat dua cara pimpinan yang berlainan, sentralisasi dan desentralisasi yang kemudian menjadi pelajaran bagiku,” kata Hatta. Menurut Hatta Pak Gaek telah menerapkan konsep desentralisasi kekuasaana, sedangkan Mak Gaek masih tetap melakukan sentralisasi kekuasaan.

Berbagai peristiwa yang menimpa rakyat dan dialami saat masih kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, ia petik sebagai pelajaran kehidupan dan kepemimpinan yang sangat berharga yang kelak menjadikannya sebagai pemimpin besar. Perang Kamang pada 1908 menjadi pelajaran berharga bagaimana rakyat yang marah karena Belanda ingkar janji melakukan perlawanan secara fisik. Dari rumahnya, Hatta sering mendengar dan melihat polisi-polisi Belanda memeriksa dan menyiksa rakyat setelah peristiwa Perang Kamang. Saat itulah Hatta sudah berpikir bahwa (penjajah) Belanda itu jahat.

Rakyat yang tertindas kaum penjajah itu sebenarnya ingin bersuara. Tetapi, sering kali mereka tak berdaya dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga tidak tahu cara melakukan perlawanan. Situasi inilah yang memacu individu yang terdidik dan mempunyai kepedulian, muncul menjadi pemimpin. Konsep lahirnya pemimpin ini sesuai filosofi ayam jantan yang ditulis Egmond Rostand dan dikutip Hatta dalam Berjuang dan Dibuang (2011:108) yang berbunyi: “Hari mulai siang bukan karena ayam berkokok, melainkan ayam berkokok karena hari mulai siang”. Rakyat bergerak melawan kesewenang-wenangan bukan karena dihasut oleh pemimpin. Pergerakan rakyat timbul bukan karena ada pemimpin yang bersuara, melainkan pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak keluar tetapi terus bergejolak.

Lebih lanjut Hatta mengatakan, pekerjaan pemimpin sebenarnya tidak lain dari memberikan jalan dan mengalirkan apa yang hidup dalam hati rakyat. Semangat dan perasaan rakyat ditimbulkan oleh keadaan dan penghidupannya sendiri. Pada satu tempat dan waktu semangat dan perasaan rakyat itu muncul keluar dengan hampir tidak dijuluk, pada tempat lain lagi ia berjalan seperti api makan sekam. berkobar-kobar ke dalam tetapi tidak dapat keluar. Inilah yang sering bahaya bagi ketenteraman umum dan disinilah ternyata beratnya tanggungan pemimpin.

Pernyataan Hatta menjadi pelajaran berharga untuk diikuti dan diteladani para pemimpin pemerintahan maupun para politisi. Pemimpin itu harus bisa menangkap apa yang terjadi atau berkembang dan keinginan –bahkan bisa jadi jeritan—rakyatnya. Aspirasi itu disalurkan kepada pihak-pihak terkait atau bahkan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang para pemimpin (pejabat) tersebut. Dalam bahasa Hatta, pemimpin itu wajib menduga apa yang terasa oleh rakyat dalam hatinya dan segala perasaan yang tertutup. Menurut Nabi Muhammad SAW dalam John Adair (2010:46), dalam perjalanannya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan kaumnya.

Andai saja pemimpin (pejabat) pemerintahan atau politisi di negeri ini bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Hatta, maka Salim Kancil yang menentang perusakan lingkungan di Selok Awar-Awar, Lumajang, bisa jadi tidak akan tewas disiksa preman suruhan kepala desa pada akhir September 2015. Andai saja para pemimpin, pejabat di daerah mendengar dan menangkap kerasahan warga, maka kerusuhan berbau SARA di Kabupaten Aceh Singkil pada Selasa (13/10/2015) bisa dihindarkan. Demo buruh, protes warga, demo pedagang kaki lima terjadi antara lain karena ketidakmampuan pemimpin mendengar jeritan mereka.

Para pemimpin pemerintahan sekarang ini jangankan menangkap suara-suara rakyat baik yang keluar maupun yang tidak keluar, janji yang sudah terucap pun sering diingkari. Janjinya akan membuat kebijakan yang prorakyat kecil, dipenuhi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ketika harga BBM dunia menurun. Janji merampingkan struktur organisasi, yang terjadi malah munculnya lembaga-lembaga baru. Janji memberikan layanan angkutan umum yang baik, dijawab dengan menaikkan tariff jalan tol. Perbaikan ekonomi, yang dirasakan dan terjadi nilai rupiah makin terpuruk.

Janjinya membangun pemerintahan yang bersih dan memperkuat lembaga antikorupsi, tetapi yang terjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikriminalkan dan muncul dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota dewan. Praktik korupsi di kalangan pejabat pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pejabat serta kroni, tetapi sudah melibatkan keluarga inti, seperti anak, saudara, dan istri.

Ingat kasus korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama yang menyeret anggota DPR dan anaknya. Jangan lupa kasus suap pilkada dengan tersangka Wali Kota Palembang dan istri. Dan yang masih dalam penanganan KPK adalah kasus penyelewengan dana hibah dan suap yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan dan istrinya, Evy Susanti.

Andai saja Hatta masih hidup, bisa jadi dia akan menangis melihat perilaku korup pemimpin negeri yang ia perjuangkan bahkan sampai mengorbankan kepentingan pribadinya –Hatta menikahi Rachmi Rachim 8 November 1945 karena ia berjanji baru menikah setelah Indonesia merdeka. Simak kritik tajam Hatta terhadap Soekarno saat yang bersangkutan ditangkap dan kemudian menyatakan keluar dari Partai Indonesia (Partindo) yang ia dirikan.

Saat itu, muncul informasi sikap Soekarno tersebut karena pengaruh istrinya, Inggit. Tetapi, apa pun penyebabnya, Hatta tetap menyalahkan Bung Karno sebagai seorang pemimpin yang ia sebut tak berkarakter. Dengan tegas Bung Hatta (2011:124) mengatakan, “Bukan pemimpin kalau masih terpengaruh oleh air mata istri yang tak tahan hidup melarat.”

Saat ini, bisa dikata tak ada lagi para pemimpin negeri ini dan istrinya yang hidup melarat. Mereka sudah sangat berkecukupan jika diukur dari kebutuhan hidup sandang, pangan, papan, dan status sosial. Tetapi sikap rakus dan kurang bersyukur itulah yang membuat mereka terus menumpuk harta dan/untuk melanggengkan kekuasaan sehingga sampai hati merampok uang rakyat. Dalam pandangan Prof Djohermansyah Djohan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bermoral dan kompeten, karena seseorang bisa menjadi pemimpin yang kompeten tapi tidak bermoral. Pemimpin korup tentu bukanlah pemimpin yang bermoral.

Mendidik pengikut
Kebiasaan menulis, khususnya di media massa, Hatta lakukan ketika masih duduk di sekolah menengah di Jakarta. Saat ia menempuh pendidikan di Belanda, tulisan-tulisannya baik tentang ekonomi, politik, pegerakan, sosial, bahkan filsafat, semakin berkembang. Dia menjadi kolomnis sejumlah majalah di Indonesia dan juga mengasuh majalah di Belanda, yakni Poetra Hindia yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka.

Menulis adalah salah satu sarana bagi Hatta untuk mengasah tingkat intelektualitasnya, menyuarakan kemerdekaan Indonesia, melakukan perlawanan terhadap penjajah, serta mendidik rakyat dan kemudian mendidik kader atau pengikutnya di partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) baru. Dalam kaitan mendidik kader ini, ia lakukan mulai tahun 1930 ketika Soekarno ditangkap dan kemudian keluar dari PNI lama. Saat itu, Hatta yang masih berada di Belanda melakukan korespondensi dengan Sudjadi, tokoh PNI yang kecewa dengan sikap Bung Karno, untuk menerbitkan majalah Daulat Ra’yat.

Menurut Hatta, “Daulat Ra’yat bukanlah majalah untuk beragitasi, tetapi majalah untuk mendidik.” Hatta memang menggunakan majalah ini untuk mendidik kader partai dan juga mencerahkan rakyat. Soal pendidikan kader ini, ia sangat ketat. Dia tak akan menyetujui sembarang orang menjadi anggota partai dan kemudian mendirikan cabang, sebelum mengikuti pendidikan dan mengetahui perjuangan partai. Sikap itu sesuai konsep kepemimpinan dan kepengikutan (leadership dan followership) yang diyakini.

Menurutnya, pergerakan memperjuangkan kemerdekaan tak boleh tinggal pergerakan pemimpin, yang hidup dan mati dengan pemimpin itu. Akan tetapi, pergerakan harus menumbuhkan para pengikut yang banyak sehingga menjadi pergerakan ‘pahlawan-pahlawan yang tak punya nama’. Artinya pergerakan rakyat sendiri, yang tidak tergantung kepada nasibnya pemimpin. Untuk itulah, ia harus mendidik para pengikut, rakyat, atau kader partai, agar kelak siap menjadi pemimpin.

Hasil menciptakan good follower (pengikut yang baik) ini ia tuai ketika dipenjara oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 25 Februari 1934. Meski dia, Sjahrir, dan Bondan yang merupakan tokoh PNI dan Daulat Ra’yat dipenjara, PNI tetap berjalan dan Daulat Ra’yat tetap terbit.

“Sejak aku dikunjungi sekali seminggu oleh kakakku Rafiah dan iparku, aku senantiasa mendengar kabar yang baik bahwa PNI terus bergerak dan Daulat Ra’yat terus terbit. Berbeda dengan Partindo, begitu pemimpinnya ditahan, lenyap juga partai dan majalahnya. Di PNI dan Daulat Ra’yat, ada saja pemimpin baru yang meneruskan usaha,” ujar Hatta dalam Berjuang dan Dibuang (2011:136).

Konsep Hatta dalam mendidik para pengikut itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang memiliki gaya transformasional. James Mcgregor Burns dalam Vugt dan Ahuja (2015:50) mengatakan, kepemimpinan transformasional mengubah pengikut menjadi pemimpin dan bisa mengubah pemimpin menjadi agen moral. Ada aliran gagasan dan impian di antara pemimpin dan pengikut demi kemaslahatan bersama.

Dan apa yang dilakukan Hatta, khususnya dalam mendidik rakyat serta anggota partai baik melalui rapat atau pertemuan-pertemuan langsung maupun melalui majalah/surat kabar, telah mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Sehingga, ketika ia ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digul, Papua, lalu dipindah ke Banda Neira, Maluku, serta kemudian ke Sukabumi, Jawa Barat, partai dan majalahnya tetap jalan. Di Boven Digul pun dia membuka kelas khusus seminggu dua kali untuk mendidik kader-kader PNI yang dibuang, seperti Boerhanuddin, Bondan, dan Suka. Ketika dibuang ke Banda Neira, dia bahkan membuka kelas khusus untuk mendidik anak-anak Tjipto Mangoenkoesoemo serta anak saudaranya yang dikirim dari Jawa.

Hatta memang pemimpin besar. Pemikiran-pemikirannya terus berkembang dan tetap kontekstual. Sebagai pemimpin hebat, Hatta tidak hanya dilahirkan pada zamannya, tetapi juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Inilah The Great Leader. (Suprapto)

Meluruskan Demokrasi

YUDI LATIF

Demokrasi sudah gagal bahkan sebelum dijalankan. Akar dari segala akar kegagalan demokrasi adalah kekeliruan pemahaman. Berpuluh-puluh tahun lalu ratusan buku dan dunia akademik mengajarkan bahwa demokrasi berasal dari akar kata demos (rakyat) dan kratos/cratein (pemerintahan), dengan menunjuk Athena sebagai pangkal tradisi demokrasi.

Adalah John Keane, mahaguru jempolan dalam sejarah demokrasi dari Universitas Westminster (Inggris), yang melihat kesalahpahaman umum ini dan mengoreksinya dalam The Life and Death of Democracy (2009). Dalam pandangannya, akar istilah demokrasi masih merupakan sesuatu yang misterius. Namun, ia memastikan bahwa istilah démokratia tidaklah berasal dari Athena. Kalaupun masih dalam lingkungan kebahasaan sekitar Yunani, istilah itu mungkin berasal dari periode Mycenaean dan Phoenician, tujuh hingga sepuluh abad lebih dini dari Athena (1500-1200 SM).

Dalam bahasa Mycenaean dikenal kata dámos yang merujuk pada kelompok orang-orang lemah yang menghuni tanah yang sama. Namun, menurut dia, istilah démokratia boleh jadi berakar lebih jauh di Timur dalam tradisi Sumeria. Di sini dikenal kata dumu yang berarti ’penduduk’ atau ’anak-anak’ dari suatu lokasi geografis.

Keane juga memastikan bahwa praktik demokratis dari majelis permusyawaratan orang-orang setara tidaklah berasal dari Yunani. Tradisi majelis dari pemerintahan rakyat pertama-tama muncul di kawasan Timur Tengah, di sekitar negara yang kini disebut sebagai Iran, Irak, dan Suriah, atau yang dulu merupakan kawasan peradaban Sumeria dan Babilonia, yang mulai berkembang sekitar 2500 SM. Dari sana, tradisi majelis rakyat itu menyebar ke anak benua India sekitar 1500 SM dan akhirnya diadopsi oleh kota-kota di sekitar Yunani: pertama oleh Phoenician dan akhirnya oleh Athena sekitar 5 abad SM. Fase pertama sejarah difusi demokrasi ini berakhir di era awal Islam sebelum abad ke-10.

Dengan penjelasan ini, Keane ingin meluruskan demokrasi dari bias prasangka Barat. Ia mencontohkan bias ini dengan menunjuk pemahaman umum bahwa periode setelah kejatuhan imperium Romawi sering dipandang sebagai zaman gelap kemerosotan demokrasi. Padahal, menurut dia, ketika di Eropa Selatan demokrasi mengalami pasang surut, di belahan dunia lainnya—seperti di dunia Islam—demokrasi justru mengalami pasang naik.

Keane ingin menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi yang bermula dari tradisi ”musyawarah majelis rakyat” itu sesungguhnya tidak hanya bersumber dari Barat, tetapi juga bisa ditemukan di belahan dunia lainnya. Bahkan, awalnya muncul di Timur.

Selain itu, Keane juga menyimpulkan bahwa makna demokrasi pun terus berubah sepanjang waktu. Apa yang disebut ”rakyat” dalam demokrasi Athena, misalnya, tidak termasuk perempuan, budak, dan orang- orang di luar polis (kota). Bahkan, ”rakyat” dalam demokrasi Amerika Serikat tidak termasuk perempuan hingga seusai Perang Dunia II. ”Rakyat” setelah revolusi Perancis lebih berasosiasi pada orang-orang borjuis, sementara rakyat biasa ditepikan. Bahkan, dalam pemilu di banyak negara demokratis hari ini, meski secara teoretis melibatkan seluruh rakyat, partisipasi ”rakyat” dalam pemilu pada umumnya di bawah 50 persen.

Alhasil, tidak ada model tunggal demokrasi. Suatu model demokrasi yang dijalankan di suatu masyarakat belum tentu bisa ditiru sepenuhnya oleh masyarakat lain. Gagasan ”demokrasi permusyawaratan” merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk membuat—dalam istilah Robert Putnam (1993)—”demokrasi berjalan” (making democracy work), atau apa yang disebut Michael Saward (2002) ”mengakar” (to take root), dalam konteks keindonesiaan. Suatu model demokrasi dengan cita-cita kebudayaan berdasarkan daya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia sendiri, sesuai sifat-sifat ”tanah air”, kondisi sosial, dan perjalanan sejarah bangsa.

Yang esensial dalam demokrasi bukanlah langsung atau tidaknya pemilihan atau seberapa banyak rakyat terlibat, melainkan bagaimana orang-orang yang mewakili rakyat itu sungguh-sungguh menjunjung daulat rakyat dengan menjadikan rakyat sebagai subyek yang harus dihormati, bukan obyek tindasan tirani militeristik atau tirani modal. Daulat rakyat dijunjung dengan menge-
depankan permusyawaratan demi kebajikan seluruh rakyat, menjalankan kepemimpinan hikmat-kebijaksanaan dengan kesiapan mendengar dan menerima argumen bermutu secara inklusif, serta menunaikan pertanggungjawaban publik demi keadilan dan kesejahteraan. Semuanya terkandung dalam sila keempat Pancasila.

Hanya mengandalkan pemilu dan pilkada langsung, bahkan dengan biaya begitu mahal, tidak membuat demokrasi yang kita jalankan semakin menjunjung daulat rakyat. Demokrasi era reformasi justru kian meluaskan kekecewaan publik, seperti tecermin dari semakin merosotnya kepuasan rakyat pada kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat partisipasi rakyat.

Meskipun rakyat bisa saja punya andil dalam menciptakan problem demokrasi ini, masalah utamanya tidaklah pada ”sisi permintaan” (demand side) seperti sering didalihkan politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, dan kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan ”sisi penawaran” (supply side) dari ketidakmampuan aktor-aktor politik membangkitkan kepercayaan rakyat.

Pengalaman menunjukkan, partisipasi rakyat dalam pemilu/pilkada meningkat seiring kemunculan figur-figur politik yang dapat membangkitkan kepercayaan publik. Di tengah apatisme politik, figur politik yang secara tulen menjalankan nilai-nilai demokrasi Pancasila-lah yang sanggup membangkitkan kembali antusiasme rakyat dalam demokrasi.

Yudi Latif

Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Dimuat di Harian Kompas, Selasa 21 Januari 2014

Udar Pristono: 32 Bus di Jalur Transjakarta

Palmerah, Wartakotalive.com

Pemprov DKI menyediakan 32 bus yang akan dioperasikan di jalur Transjakarta koridor XII, yakni Pluit-Tanjungpriok, Jakarta Utara.  Tetapi, rencana peluncuran Transjakarta itu, Selasa (22/1/2013) pagi ini batal sehingga ke-32 bus baru tersebut belum beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristiono mengatakan, pembatalan launching itu terkait banjir yang nasih terjadi di kawasan Pluit, Jakut.  Meski demikian, semua infrastruktur terkait Transjakarta koridor XII ini sudah siap 100 persen.

“Ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena jalurnyanya tergenang. Intinya menunggu sampai air surut,” ujar Pristono.

Mengenai program lain yang tetap diluncurkan hari ini adalah Kopaja AC yang melintas di jalur Transjakarta atau integrasi Kopaja-Transjakarta.  

Integrasi Kopaja AC akan dilakukan untuk Kopaja P20 dan Kopaja S13 yang terintegrasi dengan koridor VI (Ragunan-Dukuhatas) dan koridor VIII (Lebakbulus-Harmoni) dan koridor I (Kalideres-Harmoni).

Terhadap pelaksanaan integrasi Kopaja AC ke jalur Transjakarta, saat ini armada tersebut telah memiliki kesiapan mengikuti sistem yang berlaku di Transjakarta. Seperti penggunaan  bus yang memiliki dek tinggi dan pintu sebelah kanan. Natinya bus Kopaja ketika berada di jalur busway akan berhenti di halte hanya 30 detik hingga 1 menit.

Dengan berlakunya integrasi ini, penumpang Transjakarta cukup membeli tiket seharga Rp 5.000. Tarif tiket ini berlaku untuk Kopaja AC dan Transjakarta. Jika membeli tiket di halte bus Tranjakarta dikenakan Rp 8.500. Rinciannya, Rp 3.500 untuk Transjakarta dan Rp 5.000 untuk Kopaja AC.

Parpol Peraih Kursi DPRD DKI 2014-2019

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan perolehan suara sah partai politik dan kursi untuk DPRD DKI Jakarta. Hasilnya, PDIP meraih suara tertinggi 1.231.843 suara.

"KPU DKI telah menetapkan perolehan kursi partai poltik dan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta tadi malam," kata komisioner KPU DKI Sidik Selasa (13/5/2014).

Berdasarkan penetapan tersebut, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI yang berhasil diisi 10 partai politik.

Berikuti perolehan suara dan kursi 10 partai politik untuk DPRD DKI Jakarta:

1. PDIP: 1.231.843 suara (28 kursi)
2. Gerindra: 592.568 suara (15 kursi)
3. PPP: 452.224 suara (10 kursi)
4. PKS: 424.400 suara (11 kursi)
5. Golkar: 376.221 suara (9 kursi)
6. Demokrat: 360.929 suara (10 kursi)
7. Hanura: 357.006 suara (10 kursi)
8. PKB: 260.159 suara (6 kursi)
9. NasDem: 206.117 suara (5 kursi)
10. PAN: 172.784 suara (2 kursi)

Tips Naik Commuter Line: Cukup Tempel, Semua Beres

Rangkaian Kereta Commuter Line di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Foto: Suprapto

SAYA memang warga Jakarta dan bertahun-tahun tinggal di kota ini. Tapi, jujur saya akui tidak semua perkembangan di Ibu Kota ini saya ikuti secara langsung.  Peristiwa pada  Kamis (11/9/2014) malam menunjukkan itu. 

Saat itu, saya melaksanakan niat yang sudah tertanam sejak beberapa hari lalu yaitu pulang kerja naik kereta. Terpaksalah Chinelli --sepeda hitam manis yang paginya saya gowes—ditinggal di kantor. Sepeda dirantai ke pagar besi di lokasi parkir, maklum masih trauma kejadian beberapa waktu lalu ketika si putih Heist 4.0 yang sudah menjelajah sampai Nusa Tenggara Timur hilang di lokasi yang sama.

Sekitar pukul 19:30, selepas salat Isya, saya berkemas. Kepada rekan sekantor yang selama ini dijuluki sebagai sesepuh anker (anak kereta), Bang Apr, saya menyampaikan permohonan untuk pulang bersama. Selain membutuhkan teman, saat itu saya butuh ‘bimbingan’ dari sang senior. Dan ternyata pilihan itu tidak salah. Julukan sesepuh kereta memang sangat tepat.

Begitu sampai di Stasiun KA Palmerah, saya langsung ditunjukkan cara membeli tiket/karcis yang sekarang sistem dan bentuk fisik, serta pelayannya ternyata sudah berubah. Dulu ketika saya kecil dan sering naik spur, karcis kereta itu seukuran kartu domino/gaple. Warnanya hijau. Ketika ada orang beli, di karcis itu baru dicetak stasiun tujuan. Dalam perkembangannya, karcis mirip kartu gaple itu diganti kertas selembar sukuran kuitansi yang dicetak menggunakan printer. Di tiket itu juga tertulis stasiun tujuan akhir penumpang.

Tiket elektronik Commuter Line. Foto:Suprapto

Karcis model kartu gaple dan kertas selembar itu sama-sama harus ditunjukkan kepada petugas jaga di pintu masuk stasiun sebelum penumpang masuk peron, tempat menunggu kereta. Di dalam kereta, akan ada kondektur mondar mandir dari satu gerbong ke gerbong lainnya untuk memeriksa karcis penumpang. Mereka membawa alat mirip tang/catut atau pelubang kertas. Karcis yang sudah diperiksa, diberi lubanga atau digunting. Penumpang yang tak punya karcis biasanya langsung kasih uang. Bisa jadi dari situ lah muncul istilah tukang catut.

Tapi, Kamis malam semuanya menjadi  masa lalu. Kepada petugas loket ketika saya jelaskan akan beli karcis kereta untuk tujuan ke Stasiun Rawabuaya, Jakarta Barat, dia tak lagi mencetak karcis. Saya kasih uang Rp 10.000 dan dikembalikan Rp 3.000 plus tiket KA berwarna putih, mirip kartu ATM. Inilah yang dinamakan tiket elektronik –salah satu hasil perbaikan sistem perkeretapian yang dilakukan Dirut PT KAI Ignatuis Jonan.  Untuk bisa masuk ke stasiun, cukup tempelkan tiket elektronik atau e-ticket ini ke pintu otomatis –mirip pintu masuk ke tempat rekreasi Ancol. Sangat praktis dan tak butuh banyak petugas untuk memeriksanya. Untuk keluar stasiun, juga cukup tempelkan e-ticket dan semua beres.

Di dalam stasiun, petugas PT KAI secara rutin mengumumkan sejumlah kereta yang akan melintasi stasiun tersebut.  Saya diajak oleh Bang Apr untuk menyeberang, menuju ke sisi timur atau spur dua. Di spur dua inilah tempat kereta melintas menuju ke Tanahabang, stasiun transit pertama yang akan saya dan Bang Apr tuju. Selama menunggu kereta, Bang Apr bercerita banyak tentang dunia perkeretapian, khususnya tempat stasiun transit yang harus saya lewati. Pertama transit di Stasiun Tanahabang. Kemudian naik kereta tujuan ke Stasiun Duri. Di Stasiun Duri naik lagi kereta tujuan Tangerang dan turun di Stasiun Rawabuaya.

Peta Commuter Line Jabodetabek. Foto: Suprapto

Tertinggal Kereta

Di Stasiun Tanahabang kami berpisah. Bang Apr naik kereta ke Bogor, sedangkan saya menunggu kereta tujuan Duri. Tapi, sebelum dia naik kereta terlebih dahulu berpesan bahwa kereta tujuan Duri sebentar lagi akan tiba. Waktu menunjukkan pukul 20.15-an. Tak begitu lama setelah kereta Bogor di jalur tiga tiba, datanglah kereta lain di jalur dua, tempat saya menunggu. Saya dengar petugas KA mengumumkan bahwa kereta di jalur dua tujuan Stasiun Jatinegara. Semula saya akan naik, tapi kemudian membatalkan diri karena saya tak yakin.  Dalam hati, jika dari Stasiun Tanahabang maka letak Stasiun Jatinegara adanya di sebelah selatan timur, sedangkan stasiun Duri terletak di sebelah barat/utara. Karena itu tak mungkin kereta yang disebutkan tujuan ke Jatinegara  akan lewat Duri.

Ternyata, logika saya salah. Setelah kereta tersebut berangkat dan saya tanya ke beberapa penumpang, kereta ke Jatinegara itu memang melewati Duri. Saya belum yakin dan mencoba cari tahu lagi. Sampailah mendapatkan gambar diagram perjalan kereta Commuter Line Jabodetabek. Ternyata, ada kereta yang memang berputar atau pulang balik di dalam kota, melayani beberapa stasiun termasuk di antaranya ya Stasiun Duri serta Jatinegara.  Karena tertinggal kereta, maka saya harus menunggu kereta berikutnya sekitar 15 menit kemudian.

Peristiwa itu membuat saya tersadar bahwa terkadang logika ini memiliki keterbatasan dan sering kali membuat  kita keliru mengambil keputusan. Di samping itu, perkembangan kota yang begitu cepat ternyata tidak bisa hanya kita ikuti melalui pemberitaan, dari belakang meja semata. Turun ke lapangan, menyaksikan dan mencoba secara langsung ternyata memberikan informasi yang jauh lebih besar dan bermanfaat.

Dan yang jelas, perjalanan kereta malam itu meski membuat saya tiba di rumah lebih lambat dibandingkan menggowes, tetaplah pengalaman yang menyenangkan.  Rasanya tak berlebihan kita memberikan apresiasi kepada Dirut PT KAI Ignatius Jonan dan para stakeholder kereta api yang sudah melakukan perubahan. Mudah-mudahan perubahan tak berhenti demi pelayanan kepada warga. 

Bowo yang Ini Lebih Gentleman Dalam Hadapi Jokowi

SELEPAS matahari tergelincir ke barat, Kamis, 20 September 2012, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Taman Suropati,  Menteng, Jakarta Pusat, dipadati sejumlah pendukung Fauzi Bowo. Ada Mayjen Purn Nachrowi Ramli, mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Ryaas Rasyid, pakar pendidikan yang juga besan Fauzi Bowo, Prof Arief Rachman Hakim, Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia Widdi Aswindi, serta anggota inti tim sukses  Foke –panggilan Fauzi Bowo. Istri, anak, menantu, dan cucu juga ikut bergabung.

Melalui sebuah televisi, mereka monitor perkembangan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 hasil hitung cepat lembaga survey. Pada tahap awal, suara kedua pasangan calon, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Jokow Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tak beda terlalu jauh. Foke-Nara adalah pasangan nomor urut 1 yang meraih suara 34,05 perse dan Jokowi-Ahok adalah pasangan nomor urut 3 yang meraih 42,6 persen pada putaran pertama. Sesuai UU 29 tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia maka pemenang Pilgub DKI Jakarta adalah pasangan calon yang meraih suara 50 persen lebih.

Begitu suara Jokowi-Ahok terus di atas Foke-Nara, suasana makin tegang. Jarum jam menunjukkan pukul 13.30. Suara Foke-Nara makin tertinggal. Meski hitung baru mendekati angka 90 persen, Foke langsung memerintahkan anakbuahnya untuk  menghubungi Jokowi. Dia ingin segera mengucapkan selamat. Tetapi, permintaan itu dicegah beberapa anggota tim suksesnya. Mereka beranggapan, pertandingan belum berakhir. Mengucapkan selamat berarti mengakui kekalahan. Rupanya, beberapa anggota tim sukses tengah menyiapkan strategi lain agar sang jago tetap bertengger di Balai Kota DKI.

Foke bertanya ke Widdi yang merupakan konsultan politiknya. Dia diminta menjelaskan apa arti hitung cepat dan apa pula konsekuensinya. Apakah masih mungkin hasilnya akan berubah dan membalik keadaan. Widdi menjelaskan, dengan selisih angka yang begitu tinggi dan margin error yang kecil, maka sangat tidak mungkin hasil hitung cepat akan  berbeda total dengan hasil sesungguhnya. Dalam pengetahuan Widdi, kasus perbedaan antara hitung cepat dan hasil sesungguhnya  hanya pernah terjadi sekali, di Aceh.

Begitu dijelaskan Widdi, anggota tim sukses diam. Foke tetap meneruskan rencananya untuk mengucapkan selamat meski penghitungan quick count belum selesai. “Selisih lima menit dalam keadaan seperti sekarang sangat berarti,” ujar Foke. Dia mengangkat telepon dan tak begitu lama kemudian mengatakan, ” Mas Jokowi, selamat atas kemenangan ini. Saya berharap Anda dan Pak Basuki sukses. Ini kembang demokrasi. Saya titip Jakarta, semoga lebih baik dan lebih maju.”

Suasana makin tegang. Beberapa yang hadir, tak kuasa matanya berkaca-kaca. Meski demikian, Foke tetap tegar. Dia kemudian meminta kertas untuk menulis sejumlah poin dan meminta anggota tim suksesnya untuk menyiapkan jumpa pers. Seperti biasa, lokasi press conference adalah di markas mereka, Dipo 61, di Jalan Diponegoro No 61, Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah rumah almarhum Sudjono Humardhani, mertua Foke.

Setelah itu, muncul beberapa pembicaraan. Ada usulan yang cukup mengerikan dan bisa menciptakan kekacauan di Jakarta. “Anggota di lapangan siap bergerak. Mereka tinggal menunggu perintah,” ujar salah satu pendukung Foke seperti diucapkan sebuah sumber. Sumber itu menambahkan, beberapa kelompok masyarakat memang sudah stand by di kawasan Pecinan dan pusat perbelanjaan, seperti Pinangsia dan Glodok, Jakarta Barat.

Ada pula yang mencoba mengusulkan cara-cara lain untuk menggagalkan hasil Pilgub DKI putaran kedua. “Misalkan Pak Jokowi meninggal, apakah bisa diulang,” tambah sumber itu. Susana makin tegang. Tetapi, Foke tetap berusaha tenang. Ia kemudian mengingatkan anggota tim sukses dan pendukungnya  untuk menerima pilihan warga Jakarta. Apa pun hasil akhirnya, harus tetap dihormati.

Suasana berbeda terjadi di markas Jokowi-Ahok di Jalan Borobudur No 22, Menteng. Di sini, Jokowi dan pendukungnya bersuka ria. Mereka menyaksikan hitung cepat melalui televisi  sambil menyanyikan lagu kelompok musik Queen berjudul We Are the Champions. Kadang muncul yel-yel berbunyi, “Jokowi-Ahok Siapa yang Punya” berulang-ulang.  Sebagian besar  yang hadir memakai kemeja kotak-kotak, baju ‘kebesaran’ pasangan Jokowi-Ahok. Suarana kegembiraan berlangsung hingga malam.

Ucapan selamat Foke terhadap Jokowi tak begitu lama kemudian menyebar baik melalui media sosial maupun media online. Berbagai tanggapan bermunculan. Tetapi, Jokowi tetap mengingatkan para pendukungnya agar tetap bersikap santun. Tidak perlu pawai kemenangan. Kepada Ahok, Jokowi juga berpesan agar tetap berkomentar yang baik dalam menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemenangan Pilgub DKI Jakarta. Jangan sampai suasana yang kondusif berubah hanya karena dipicu pernyataan yang menyakitkan kelompok yang kalah.

Lembaga Survei	Jokowi-Ahok (%)	Foke-Nara (%)
Lembaga Survei Indonesia	53,81	46,19
Lingkaran Survei Indonesia	53,68	46,32
Indo Barometer	54,11	45,89
Jaringan Suara Indonesia	53,28	46,71
MNC Research	52,49	47,51
Kompas	52,97	47,03

Gambar 1: Hasil Hitung Cepat Pilgub DKI Putaran Kedua Enam Lembaga Survei

Sikap Negarawan

Apa yang dilakukan Foke dan juga Jokowi dalam menyikapi hasil Pilgub DKI 2012 adalah sikap seorang negarawan. Dalam pengamatan penulis, sangat sedikit –malah bisa dibilang tidak ada—peserta  pemilihan kepala daerah  yang dinyatakan kalah lewat hasil hitung cepat pada hari pertama pemungutan suara langsung mengucapkan selamat kepada lawan politiknya. Bahkan pemilihan Presiden yang mestinya para kandidatnya menjadi contoh rakyat Indonesia, tidak ada yang secara gentle mengucapkan selamat begitu pemungutan suara selesai.

Yang muncul saat ini justru sikap tidak puas dan tidak menerima hasil pilihan rakyat. Para kandidat yang kalah mencari-cari kesalahan pemenang dan kemudian membuat pernyataan lewat media massa. Mereka juga mengerahkan massa untuk berunjuk rasa. Anggota tim sukses mencari berbagai dalih untuk kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau pun  tidak melakukan gugatan, terkadang mereka tidak mau meneken hasil penghitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Buntutnya, rakyat marah yang di beberapa daerah malah memicu kerusuhan.

”Kami sadar, dalam setiap kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang terpilih dan tidak terpilih. Mari kita junjung proses demokrasi yang menentukan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Kepada masyarakat, saya imbau jaga ketenangan karena kemenangan ini adalah milik kota Jakarta. Saya ajak warga Jakarta untuk menyikapi hasil pilkada dengan baik,” ujar Fauzi (Kompas, 21 September 2012).

Acungan jempol dan komentar bernada positif pun bermunculan. "Saya mengucapkan selamat kepada Jokowi beserta rekan-rekan pendukung dan pemilihnya dan salut kepada Fauzi Bowo yang menunjukkan kepemimpinan sejati dalam berdemokrasi," kata anggota DPR dari  Partai Demokrat Ingrid Kansil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi peran warga DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung aman dan tertib. Presiden meminta agar keamanan dan ketertiban tetap dijaga, hingga tahapan pilkada selesai dan gubernur terpilih dapat melanjutkan pembangunan Jakarta. Keamanan Jakarta adalah barometer keamanan nasional.

Meski secara politik berlawanan, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, memuji sikap Fauzi dan Jokowi sebagai sikap seorang negarawan. Teladan itu mesti menjadi contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah cara berdemokrasi Negara besar. Cara berdemokrasi yang benar. Demokrasi memang berkompetisi. Tetapi, begitu rakyat telah menjatuhkan pilihan, semuanya harus legowo.

“Saya menaruh  hormat kepada Pak Fauzi yang telah membuka mata dunia bahwa Pilgub DKI Jakarta adalah contoh cara berdemokrasi yang sesungguhnya. Semua tahu persaingan begitu ketat. Suhu politik begitu panas. Isu SARA bermunculan dan terus dikipas oleh kelompok tertentu. Dan saya tahu, beberapa kelompok massa juga siap bergerak untuk menciptakan kerusuhan. Tetapi, Pak Fauzi tetap berkelapa dingin dan langsung mengakui kemenangan Jokowi-Ahok pada hari pertama pemungutan suara,” ujarnya kepada penulis.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab pun memberikan  penghargaan dan terima kasih kepada warga  Jakarta yang sudah melaksanakan pencoblosan dan penghitungan suara dengan tertib. Kepada kedua cagub, kapolda juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Ucapan selamat Fauzi kepada Jokowi dan pernyatan Jokowi yang meminta pendukungnya untuk menghormati Fauzi Bowo dan pendukungnya, bisa menjadi contoh bagi pilkada di daerah lain. Sikap itu menjadi salah satu kunci dalam menciptakan suasana  keamanan di Jakarta menjadi kondusif, selain karena kesiagaan aparat dan peran serta aktif masyarakat.

Pilgub  DKI menjadi contoh besar bagi pemilihan kepala daerah di seluruh Tanah Air. Kerja sama yang baik dilakukan oleh pasangan yang menang dan kalah untuk  membangun Jakarta ke depan. Itulah sikap petarung sejati. Mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas. Meski persaingan begitu ketat dan hingga ‘berdarah-darah’, tetapi begitu hasil akhir telah diputuskan, keduanya sama-sama menerima. Sikap yang menang tidak ngasorake, dan yang kalah tidak merasa terhina.

Tulisan ini adalah artikel berjudul "Suram di Suropati Meriah di Borobudur" yang saya ambil dari buku berjudul "Rakyat Tak Percaya Parpol, Plus Minus Pilgub DKI Jakarta' yang ditulis Suprapto dan diterbitkan Februari 2013.