PAN yang Mendua dalam Pemilukada DKI 2012

Politics is who gets what, when, and how. Politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana! Ungkapan ini disampaikan Harold Dwight Lasswell, ahli ilmu politik  dari Chicago school of sociology pada 1936.

DARI 10 partai politik (parpol) peraih kursi DPRD DKI periode 2009-2010, hanya Partai Amanat nasional (PAN) yang sikapnya tidak jelas dalam Pemilukada DKI 2012. Meski secara resmi partai berlambang sinar matahari ini mendukung Fauzi Bowo, pada kenyataannya kader partai tersebut menyalurkan aspirasinya ke sejumlah calon lain. Bahkan, salah satu fungsionaris partai ini, Didik J Rachbini, malah digandeng Hidayat Nur Wahid untuk maju menjadi calon wakil gubernur.

Sehari setelah secara resmi didaftarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera mendampingi Hidayat Nur Wahid, Didik langsung menyatakan bahwa dirinyalah yang didukung pimpinan dan kader  PAN untuk bertanding dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012.  "Saya terpanggil karena teman-teman dari PKS, jangan lupa walaupun PAN suratnya ke sana (Foke), tapi di sana tidak ada kader PAN. Di sana ada surat, di sini ada kader. Silahkan saudara pilih surat atau pilih kader. Dan ini di sini orang-orang PAN mendukung termasuk restu dari Pak Hatta Rajasa," kata Didik seperti dikutip, www.vivanews.com, Selasa 20 Maret 2012.

Pernyataan Didik bukanlah bertepuk sebelah tangan. Dua hari sesudahnya, Hatta pun tanpa malu-malu mengakui dukungannya kepada pakar ekonomi tersebut. Alasannya pun klasik, PAN memberikan kebebasan kepada kadernya. “Saya dukung Pak Didik jadi Wagub DKI, ya PAN mendukung. Saya tidak bisa menghalang-halangi kader saya dipinang orang untuk maju,” kata Hatta, Kamis, 22 Maret 2012 (www.okezone.com)

Bahkan, Wakil Sekretaris DPP PAN Teguh Juwarno pada Sabtu (24/3) secara terang-terangan mengatakan bahwa partai telah mengeluarkan keputusan resmi untuk  berkoalisi dengan PKS mengusung Hidayat-Didik. PAN secara kelembagaan pun telah melakukan rapat-rapat untuk pemenangan pasangan tersebut atas perintah Hatta Rajasa (www.kompas.com)

Sikap para fungsionaris PAN, mulai dari orang nomor satu hingga para fungsionarisnya, agak aneh karena partai ini secara resmi telah bergabung dalam koalisi 8 parpol untuk mengusung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam Pemilukada DKI 2012. Delapan parpol tersebut adalah Partai Demokrat-PAN-Hanura-PKB-PDS (peraih 41 kursi DPRD) dan PBB-PKDI, serta PMB (nonparlemen). Belakangan, meski belum secara resmi diumumkan, anggota KPU DKI Jamaluddin F Hasyim mengatakan bahwa PDS yang syah adalah PDS yang mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Fatsunnya dalam berpolitik, apabila secara resmi sebuah partai telah mendukung salah satu calon, maka pimpinan partai akan membuat garis atau perintah yang jelas yang mesti dipatuhi oleh kadernya untuk mendukung calonnya tersebut. Sekadar contoh, fungsionaris Partai Golkar menyatakan hanya mendukung Alex Noerdin-Nono Sampono, setelah mengetahui kader mereka, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra untuk mendampingi Joko Widodo. Ahok pun secara gentle menyatakan mundur dari keanggotaan di DPR dan Partai Golkar. Kini, mantan Bupati Belitung Timur itu telah mengantongi kartau anggota Partai Gerindra.

Sikap partai lain pun demikian. Dalam pertemuan pengurus dan kader Gerindra dengan Jokowi-Ahok di Thamrin City pada Sabtu, 24 Maret 2012, Ketua DPD Partai Gerindra  M Taufik secara lugas mengancam akan memecat kader partai berlambang kepala burung Garuda itu jika ada yang mendukung calon lain. “Saya tegaskan di sini, kalau ada kader yang masih melirik calon lain, langsung saya pecat saat itu juga,” tegasnya.

Tetapi, sikap itu tidak ditunjukkan oleh petinggi PAN. Bahkan, komentar-komentar yang muncul menunjukkan sikap mereka yang seperti mendua, di satu satu sisi surat dukungan dikirim untuk Fauzi Bowo, tetapi kader dibiarkan mendukung calon lain. Selain itu, pimpinan partai juga tidak memberikan arah yang jelas dan membiarkan para kader jalan sendiri-sendiri. Padahal, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Miriam Budihardjo, 2010:404).

Karena dibiarkan jalan sendiri-sendiri dan memiliki tujuan sendiri-sendiri pula, maka anggota Fraksi PAN DPRD DKI Wanda Hamidah dan suaminya, Cyril Raoul Hakim, Rabu, 4 April 2012 sore, memberikan fotokopi KTP sebagai bukti dukungan terhadap cagub-cawagub dari jalur independen, Faisal Basri-Biem Benjamin.  

Tanpa bermaksud mencampuri kebebasan politik setiap kader partai, tetapi melihat fenomena yang ada, saya jadi ingat ungkapan Harold Dwight Lasswell di awal tulisan ini. Apa memang begitu cara berpolitik di Indonesia –khususnya di Jakarta—dalam menghadapi Pemilukada 2012 ini. Kalau memang begitu, mereka dapat apa, kapan, dan bagaimana yah? ***

10 Parpol Peraih Kursi DPRD DKI 2009-2014

Partai  Demokrat              32 kursi

PKS                                        18 kursi

PDIP                                      11 kursi

PPP                                         7 kursi

Partai Golkar                      7 kursi

Partai Gerindra                 6 kursi

Partai Hanura                     4 kursi

PDS                                        4 kursi

PAN                                       4 kursi

PKB                                        1 kursi

Total                           94 kursi

Palmerah, 040412

**pro**

Bulan Madu Jokowi-Media

SEJAK awal Januari 2012, sepertinya tidak ada hari tanpa berita Jokowi. Mulai dari mengganti mobil dinas dengan mobil rakitan siswa SMK yang diberi merek Esemka hingga perjalanannya ke Jakarta untuk menguji emisi mobil tersebut, Joko Widodo, nama lengkap Wali Kota Solo ini, selalu jadi bahan berita. Namanya tetap saja menghiasi sejumlah media massa, baik media mainstream maupun media sosial seperti facebook atau twitter.
Namanya makin moncer diberitakan ketika ia mulai disebut-sebut menjadi salah satu bakal calon (balon) gubernur  yang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pemilukada DKI 2012. Dan, ketika pada Senin, 19 Maret 2012, dia benar-benar diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilukada DKI 2012, sejumlah televisi, radio, koran, online, maupun majalah, seperti berlomba membuat liputan tentang dia.
Jokowi benar-benar name make news. Apa yang dilakukan Jokowi hampir selalu layak berita dan tetap ada pembacanya. Peristiwa yang mungkin bagi cagub lainnya hal biasa, ketika dilakukan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi seperti ‘luar biasa’. Keduanya yang naik Kopaja saat mendaftarkan sebagai cagub dan cawagub ke Kantor KPU DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, saja jadi berita.
Apa cuma sampai di situ? Ternyata Tidak! Kemeja bermotif kotak-kotak yang dipakai Jokowi-Ahok kemudian dibahas secara detail. Mulai dari di mana belinya, apa maksudnya, berapa harganya, sampai berapa jumlahnya diulas secara lengkap. Hobi Jokowi dalam bermusik pun dibuat menjadi berita utama beberapa media.
Sebelum menghadiri pertemuan dengan kader Partai Gerindra di Mal Thamrin City, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 Maret 2012, Jokowi tanpa tedeng aling-aling mengaku bahwa dirinya adalah penggemar musik metal, musik keras yang terkadang diidentikkan dengan kalangan anak muda yang urakan. Saat itu, saya mendengar bahwa dia mengaku sudah mengantongi tiket konser grup metal.
“Saya sudah pegang tiket Dream Theater. Kalau ada yang mau nonton bareng, ayo. Tapi, tiket saya kelas yang paling murah,” ujarnya. Dream Theater akan menggelar konser di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 21 April 2012. Harga tiket Rp 750.000 hingga Rp 4 juta.
Dia juga mengaku sempat menonton grup metal Lamb of God. Jokowi juga mengaku penggemar berat Metallica, Scorpion, Depp Purple,  Genesis,  Napalm Death. Dia fasih menyebut grup music itu dan memberikan salam ala metal dengan menunjukkan tiga jari tangannya. “Tapi, saya juga senang musik campursari,” ujarnya yang disambut gerrrr wartawan dan kader Partai  Gerindra.
Kalau Jokowi hobi metal, pasangannya, Ahok, ternyata menyukai musik yang dicitrakan sebagai musik kelas bawah, dangdut. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku sejak kecil menyukai musik dengan ciri khas seruling bambu dan gendang tersebut. “Waktu itu, kalau ada film Rhoma Irama, kita nonton bareng,” ujar Ahok,yang lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966 ini.
Soal kemeja yang motif kotak-kotak itu, Jokowi berujar, “ Saya baru punya dua pasang. Jadi pakai cuci, pakai cuci. Kami akan siapkan ribuan. Saya ingin jadi trend setter  di Jakarta. Lihat satu sampai dua minggu, anak-anak  muda akan ikut. Saya akan pakai ini sampai 11 Juli.” 11 Juli 2012 adalah hari pencoblosan Pemilukada DKI 2012 tahap pertama.
Saat mengunjungi Redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), Jokowi  mengatakan, ia selalu menggulung lengan baju kotak-kotak yang ia kenakan karena ingin menunjukkan bahwa pemimpin harus siap bekerja.
Hal sama ditegaskan pula oleh Ahok. "Kami memilih kemeja ini bukan tanpa alasan. Ini ada artinya. Intinya adalah kami akan kerja untuk rakyat dan turun terus ke lapangan. Jakarta butuh cagub-wagub yang tidak hanya duduk di belakang meja," katanya (www.kompas.com. 1/4).  "Kami tidak bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat jika kami hanya berdiam saja di kantor, harus turun ke lapangan," ujarnya.
Soal tiga warna yang menjadi bagian dalam kemeja tersebut, Ahok mengatakan, hal itu memiliki makna bahwa warga Jakarta beraneka ragam, baik dari suku, etnis, maupun agama, dan tetap hidup berdampingan dengan damai. Ini cerminan Nusantara!
Meski sama seperti Jokowi yang meninggalkan daerahnya untuk ‘nglurug’ ke Jakarta, pemberitaan Alex Nurdin tak segencar Jokowi. Tak ada yang membahas kemeja batik Alex dan pasangannya, Nono Sampono, atau kopiah keduanya yang mereka kenakan saat mendaftar di Kantor KPU DKI Jakarta. Begitu juga media tak ada yang secara khusus mengulas kemeja atau baju koko dengan kalung sarung yang dipakai Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau kemeja PKS dan kemeja hitam yang dipakai Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini.
Bahkan, aktivitas Jokowi di Solo –setelah mendaftar cagub di Jakarta-- pun masih terus disorot. Media secara khusus menulis bagaimana Jokowi berpamitan dengan warganya, membagi-bagikan beras dan uang kepada ibu-ibu tua di Solo, dan kemudian ada warga yang tumpengan. Singkat kata, kalau bulan madunya pengantin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi bulan madu Jokowi-media masih terus berlangsung meski sudah tiga bulan.

Kenapa bulan madu Jokowi-media berlangsung lama? Banyak hal yang memengaruhi hubungan itu. Tapi, paling tidak salah satu faktor utama adalah figur Jokowi yang selama ini dianggapan sebagai wali kota yang cukup sukses di Solo. Dalam periode keduanya, dia dipilih di atas 90 persen warga Solo. Di samping itu, Jokowi juga pandai memosisikan diri sebagai sesuatu yang beda. Misalnya, saat para pejabat ganti mobil dinas, dia memilih pakai mobil esemka. Ketika beberapa cagub-cawagub berpakaian ala Betawi atau berbatik ria, dia berkemeja kotak-kotak. Ketika pasangan cagub-cawagub memasang spanduk dan gambar di sana sini, Jokowi berjanji tak akan mengotori kota dengan foto diri. Ketika cagub-cawagub dari kalangan ‘orang besar’ Jokowi menempatkan dirinya sebagai semut. Dan yang tak kalah pentingnya, kehadiran Jokowi telah mengubah peta perpolitikan Pemilukada DKI Jakarta  2012 ini.Optimisme petahana untuk sukses dalam satu putaran, berubah total.

Apakah tak ada cerita sumbang tentang Jokowi dari kalangan pers? Ternyata mulai terdengar. Cerita itu bermula ketika pada Senin, 2 April 2012, Jokowi tidak datang dalam diskusi bersama tokoh pers yang diadakan oleh PWI di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Hanya dua pasangan pasangan cagub, yaitu Alex-Nono dan Faisal Basri-Biem Benjamin, yang datang. Meski David, ajudan Jokowi, mengatakan bahwa bosnya itu Senin siang memberikan kuliah umum di UI, para tokoh pers, termasuk sejumlah pemimpin redaksi media massa, tetap menunggu kehadiran Jokowi. Apalagi, Ahok yang kata David telah ditugasi untuk mewakili Jokowi terlebih dulu juga tidak hadir tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dia malah mengirim jawaban ke panitia melalui blackberry messenger, “Bukannya Mas Jokowi?” Kemudian Ahok pun meminta maaf karena tidak bisa hadir.
“Katanya antara Pak Jokowi dan Ahok ada miskomunikasi atau panitianya yang mis. Jadi tidak bisa datang,” ujar Ketua Umum PWI, Margiono.
“Sangat disayangkan ketidakhadiran Pak Jokowi. Nanti, peluang itu (hubungan baik dengan media), bisa diambil calon lain,” ujar seorang pemimpin redaksi yang hadir dalam acara tersebut. Dia pun berharap Jokowi  tetap menjaga momen hubungan baik dengan pers. 

Palmerah, 020412
**pro**

Wali Kota Demo, Mendagri Siapkan Sanksi

Unjuk rasa yang dilakukan satu wali kota dan dua wakil wali kota untuk  menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (27/3), menunjukkan ketidaktaatan ketiganya terhadap etika pemerintahan. Selain itu, tiga kader partai politik (parpol) tertentu itu pun sepertinya tidak mengerti atau paling tidak kurang memahami sistem pemerintahan di Indonesia dan struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Surabaya, dan Wakil Wali Kota Solo, semestinya Peni Suparto, Bambang DH,  dan FX Hadi Rudyatmo, menyadari bahwa mereka kini adalah pejabat negara, pejabat pemerintah, dan pejabat publik. Mereka tidak bisa lagi bertindak dengan mengedepankan kepentingan pribadi, parpol, atau kelompoknya. Mereka terikat dalam etika pemerintahan dan segala perundang-undangan yang ada, termasuk sumpah yang telah mereka ucapkan.

Sebagai pejabat pemerintah, sesungguhnya mereka tidak bisa lepas dari segala sesuatu yang telah diputuskan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan selagi keputusan itu tidak melanggar UU. Konstitusi kita secara tegas menyebutkan bahwa  “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang” (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Dengan adanya pasal itu, sesungguhnya hanya Presidenlah yang memiliki kekuasaan pemerintahan di negara ini. Tetapi, karena kekuasaan pemerintahan itu begitu luas dan kompleks, maka Presiden dibantu oleh  para menteri yang diangkatnya. Presiden juga melimpahkan kekuasaan itu kepada menteri-menterinya sesuai bidang tugas yang diemban seperti disebutan dalam pasal 17 UUD 1945 ayat (3) hasil perubahan pertama tahun 1999 yang berbunyi:  “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan”.

Di samping itu, Presiden pun memberikan kekuasaan pemerintah kepada para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (selanjutnya disebut pemerintah) dan instansi vertikal pemerintah di daerah dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan wewenang), serta menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan atau yang disebut desentralisasi. Selain dekonsentrasi dan desentralisasi, pemerintah juga bisa memberikan tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Untuk setiap penugasan atau pelimpahan/penyerahan wewenang pemerintahan itu diikuti dengan pendanaan. Semua ketentuan ini secara jelas diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Meski konsitusi memberikan kekuasaan kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Pasal 18 UU 1945 hasil amandemen kedua tahun 2000 yang berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, bukan berarti antara bupati, wali kota, dan gubernur, tidak memiliki hubungan. Kebebasan mengatur urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan yang masih dipegang pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisnal nasional, serta agama) itu hanya terkait dengan otonomi daerah. Tetapi, hierarki pemerintahan tetap ada. Di negara federal pun, antara negara bagian dengan pemerintah pusat masih tetap memiliki hubungan. Apalagi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Ayat (1) Pasal 1 UUD 1945).

Karena itu, menjadi aneh ketika para kepala daerah dan wakil kepala daerah justru ramai-ramai ikut berunjuk rasa menentang kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah pusat –dan tentunya akan diputuskan dalam bentuk UU jika disetujui oleh DPR. Saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena pemerintah belum secara serius melakukan efisiensi dalam segala segi sehingga solusi kesulitan subsidi itu bisa diatasi. Meski demikian, saya juga tidak sependapat dengan langkah para pejabat pemerintah itu yang ikut ramai-ramai turun ke jalan.

Sebagai pejabat publik dan pejabat negara, seharusnya mereka menyadari betul bahwa mereka kini bukan lagi semata-mata mewakili parpol tertentu. Mereka sudah terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Mereka juga harus berdiri di atas semua golongan. Karena itu, menjadi aneh jika mereka justru lebih mematuhi perintah pimpinan parpolnya ketimbang mematuhi undang-undang. Padahal, sebelum memangku jabatan publik tersebut, mereka telah mengucapkan sumpah seperti diatur dalam Pasal  110 Ayat (2) UU No 32 tahun 2004. Bunyi sumpah itu adalah “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Jadi, jika Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi mengancam akan memberikan sanksi administrasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM, itu masih dalam koridor UU yang ada. “Sumpah jabatan kepala daerah, antara lain, patuh pada peraturan dan perundang-undangan. Kalau ada undang-undang, keppres, peraturan pemerintah yang mengatur soal itu (kenaikan BBM), apa boleh mereka tidak setuju? Kalau melanggar sumpah, bisa diberhentikan,” ujar menteri  yang berasal dari Solok, Sumatera Barat ini (www. waspada.co.id  26 Maret 2012).

Masalahnya, beranikah Menteri Gamawan menjatuhkan sanksi itu. Atau jangan-jangan dia hanya gertak sambal seperti yang selama ini disampaikan bosnya.  

Saya suka sambal.

Palmerah, 280312

**pro**

Perang Kata-kata Antarcagub Dimulai

ANDA tentu ingat bagaimana Abdurrahman Wahid (alm) ketika masih menjadi Presiden RI secara terang-terangan menyindir perilaku anggota DPR yang seperti anak TK. Awal tahun ini, sejumlah politisi Senayan juga beramai-ramai mempertontonkan aksi saling sindir. Nama-nama ikan pun bermunculan. Ada teri, salmon, paus, dan piranha.

Politisi Demokrat, Sutan Bathoegana, menuding politisi PKS dan Golkar sebagai ikan salmon atau intelektual kagetan asal ngomong. Tak diterima dijuluki salmon, politisi PKS balik menuding kader Demokrat ini ikan piranha yang buas. Politisi ikan piranha diartikan sebagai politisi yang pikiran, hati, dan bicaranya suka beda, kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKS, Nasir Jamil.

Bambang Soesatyo yang geram disebut ikan salmon balik menuding ’musuhnya’ sebagai ikan teri asin. Tak mau ketinggalan, politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, bilang bahwa semuanya akan berakhir pada saat ikan paus muncul. Ikan paus akan menelan ikan salmon, teri asin,  dan piranha.

Apa berhenti di sini. Ternyata tidak. Saling sindir antaranggota dewan memang untuk sementara stop. Tapi, kini muncul perilaku saling ejek atau  sindir yang biasanya menjadi perilaku keseharian anak-anak itu menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012. ‘Pemainnya’ adalah sejumlah calon DKI 1 (sebutan untuk calon Gubernur DKI) dan calon DKI2 (calon wakil gubernur). Ada yang dengan bahasa halus ada pula yang dengan cara sarkasme (kasar).

Pada Minggu, 4 Maret 2012, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ketika namanya baru disebut-sebut bakal maju dalam Pemilukada DKI 2012, melontarkan pernyataan yang menggelitik. Dia berujar, “Dalam tiga tahun, Gubernur Sutiyoso mampu membangun 10 koridor busway. Tetapi, Foke dalam lima tahun hanya membangun satu koridor busway.”

Bus Transjakarta atau bus yang melaju di jalur khusus –biasa disebut juga busway—pertama kali dibangun Gubernur DKI Sutiyoso pada 15 Januari 2004 yang melayani rute Blok M-Jakartakota. Gubernur kelahiran Semarang, 6 Desember 1944 itu memimpin Jakarta sejak 1997 hingga 2007. Angkutan umum yang diadopsi dari Bogota ini, pada era pemerintahan Sutiyoso bisa dibangun sampai 10 koridor. Jalur bus Transjakarta koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjungpriok) dibangun 2007, di akhir pemerintahan Sutiyoso. Tetapi, mulai dioperasikan akhir 2010 pada era Gubernur Fauzi Bowo.  Tahun 2011, Fauzi membangun dan mengoperasikan Transjakarta koridor XI (Kampungmelayu-Pulogebang).

Alex juga menyindir Foke –panggilan Fauzi Bowo-- yang tidak bisa mengatasi macet Jakarta meski telah lima tahun memimpin Ibu Kota. Dia menyatakan sanggup mengatasi masalah kronis itu dalam waktu tiga tahun. Jika tidak selesai, Alex berjanji akan mundur.

Menanggapi kritikan itu, Foke tak mau kalah. Menurutnya, masalah macet Jakarta tak mungkin diatasi hanya dalam waktu tiga tahun. Itu omongan yang sangat mustahil. "Emang tukang sulap David Copperfield," katanya dengan nada ketus, Selasa (20/3).

Bahkan sehari sebelumnya, ketika deklarasi dirinya yang berpasangan dengan Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli, Foke melemparkan sendiri yang lebih pedas. Dia yang lahir dan besar di Jakarta, tidak redo jika Ibu Kota akan diobok-obok oleh orang lain. “Saya tidak ikhlas Jakarta diacak-acak oleh orang lain. Orang lain bisa pulang ke kampungnya, kalau saya pulang ke mana,” ujar Foke di hadapan para pendukungnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/3) malam. Ayah Foke berasal dari Jawa Timur, sedangkan ibunya asli Betawi.

Selasa (20/3), pernyataan Foke yang pada 2007 dikenal dengan tagline kampanye serahkan pada ahlinya dan coblos kumisnya itu mendapat tanggapan Hidayat Nur Wahid, calon Gubernur dari PKS, yang berpasangan dengan Didik J Rachbini. Hidayat yakin tidak ada niatan dari calon yang berasal dari luar Jakarta yang akan mengacak-acak Ibu Kota. Joko Widodo, Wali Kota Solo, yang dicalonkan menjadi gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) oleh PDIP-Gerindra, serta Alex-Nono Sampono yang dicalonkan oleh Partai Golkar, PDS, dan sejumlah partai nonparlemen, pasti berniat baik untuk membangun Ibu Kota.

“Siapa pun yang datang ke Jakarta bukan datang untuk mengobok-obok Jakarta. Pak Jokowi dan Pak Alex Noerdin tidak ingin mengobok-obok Jakarta. Succsess story yang mereka miliki di Solo dan Sumsel mau dibawa ke Jakarta dan saya welcome,"kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2012) seperti dikutip detik.com. Jakarta bukan cuma punya orang Betawi, katanya.

Hidayat malah mempertanyakan soal keahlian Foke dalam menangani Jakarta. Hidayat menuding realisasi janji Foke dalam kampanyenya yang lalu tidak sesuai dengan amanah pemimpin yang seharusnya melayani masyarakat. "Jangan seperti sekarang ini, katanya serahkan kepada ahlinya. Tapi masih ada banjir, masih ada penggusuran, masih ada jalan rusak. Ke mana ahlinya?" ujar Hidayat.

Tak mau ketinggalan, Ahok pun mengeluarkan sindiran bahwa saat ini, anak-anak muda Jakarta tidak suka dengan orang berkumis. Idola mereka adalah bintang korea dan Jepang yang tidak berkumis dan masih muda. Tentu, Ahok ingin menyinggung tagline coblos kumisnya Bang Foke serta ingin menjual dirinya yang berasal dari etnis Tionghoa dan tidak berkumis.  Ahok, Bupati Belitung Timur 2005-2010 yang juga anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar ini lahir di lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966.

Menarik memperhatikan ucapan saling sindir antarcalon gubernur yang pemenangnya akan ditentukan dalam pencoblosan pada 11 Juli 2012. Mereka mulai ‘perang’ kata-kata, perang lewat media, dan perang psikologis,  meski belum bekerja untuk warga Jakarta. Saya jadi ingat kata-kata bijak yang disampaikan oleh  filsuf Yunani, Socrates. Katanya, “Tuhan telah menciptakan dua telinga dan satu lidah untukku agar aku banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi kalian lebih banyak bicara daripada mendengar”.

Do the Best

Palmerah, 230312

**pro**

Jakarta Beda Bung!

BUKAN hanya karena sebagai Ibu Kota maka Jakarta beda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan, otonomi daerah, dan cara penentuan pemenang dalam Pemilukada kota yang lahir pada 22 Juni 1527 ini  pun diatur tersendiri. Tulisan berikut menjelaskan landasan hukum perbedaan tersebut.

Pada 11 Juli 2012 akan digelar pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama. Ada enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang siap berlaga dalam pesta demokrasi lokal Jakarta, yaitu dua pasangan dari jalur perorangan (independen) dan empat pasangan dari jalur partai politik (parpol).Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memiliki waktu tujuh hari dari 20-26 Maret 2012 untuk memverifikasi berkas pencalonan. Tanggal 27 Maret 2012, KPU DKI akan mengembalikan berkas kepada calon yang belum lengkap persyaratannya.

Dua pasangan calon dari jalur perorangan adalah Faisal Basri Batubara-Biem Triani Benjamin dan Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria. Empat pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol adalah Alex Nurdin-Letjen (Purn) Nono Sampono, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo-Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli, dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Faisal-Biem mendaftar ke KPU DKI pada Selasa (13/3), Hendardji-Riza Jumat (16/3), Alex-Nono Minggu (18/3), dan tiga pasang calon lainnya mendaftar hari yang sama, yaitu Senin (19/3). Jokowi-Basuki sekitar pukul 17.00, Fauzi-Nachrowi sekitar pukul 22.30, dan setelah itu Hidayat-Didik mendaftar. Tahun ini adalah untuk kedua kalinya pemilihan langsung gubernur dan wagub di Ibu Kota.

Pemilukada pertama kali di Jakarta adalah tahun 2007. Saat itu ada dua pasangan calon, yaitu Fauzi Bowo-Mayjen (Purn) Prijanto dan Komjen (Purn) Adang Daradjatun-Dani Anwar. Fauzi-Prijanto didukung 20 parpol atau setara dengan 72,37 persen akumulasi perolehan suara pada Pemilu 2004, dan Adang -Dani hanya didukung PKS yang meraih 18 kursi DPRD DKI (24 persen). Jumlah anggota DPRD DKI 2004-2009 adalah 75 orang.

Dari 20 parpol pendukung Foke-Prijanto pada 2007, ada delapan parpol peraih kursi DPRD DKI. Parpol-parpol itu adalah Partai Demokrat (PD) yang memiliki 16 anggota di DPRD DKI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  11, Partai Golkar (PG)  7,  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  7, Partai Amanat Nasional (PAN) 6, Parta Damai Sejahtera  (PDS)  4, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  4, dan Partai Bintang Reformasi (PBR) 2. Jika dihitung perolehan kursi di DPRD DKI, maka dukungan terhadap Fauzi-Prijanto saat itu sebanyak 76 persen suara.

Fauzi gagal mengulangi sukses tahun 2007 yang bisa mengumpukan semua parpol peraih kursi DPRD --kecuali PKS. Saat ini Fauzi-Nachrowi didukung delapan parpol yaitu Partai Demokrat-PAN-Hanura-PKB-PDS (peraih 41 kursi DPRD) dan PBB-PKDI, PMB (nonparlemen). Alex-Nono didukung tiga parpol, yaitu Partai Golkar-PPP-PDS (peraih 18 kursi DPRD), Joko-Basuki didukung lima parpol, yaitu PDIP-Gerindra (peraih 17 kursi DPRD) dan PBR-PNI Marhaenis-Partai Pelopor (nonparlemen), serta pasangan Hidayat-Didik yang didukung PKS (peraih 18 kursi DPRD). Jumlah kursi DPRD DKI 2009-2014 adalah 94 orang.

Sejak berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dilakukan oleh DPRD seperti terjadi pada era Orde Baru dan rera reformasi ketika masih menggunakan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat 4 Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen kedua (2002) menyebutkan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini yang kemudian menjadi dasar sistem pemilihan kepala daerah yang sebelulmnya dilakukan oleh DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat seperti diatur dalam UU No 32/2004. Sejak saat itu muncul istilah Pilkadal atau pemilihan kepala daerah langsung.

Tahun 2007, setelah berlakunya UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkadal atau pilkada masuk dalam rezim pemilu sehingga secara resmi istilahnya pun berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada yang pertama kali diselenggarakan berdasarkan UU No 22/2007 adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007.

Karena kekhususannya sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta juga memiliki UU sendiri, yaitu UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini antara lain mengatur beberapa keistimewaan atau perbedaan Jakarta dengan daerah lain, seperti tidak memiliki DPRD II, otonominya hanya di tingkat provinsi, adanya deputi gubernur, dan termasuk di antaranya sistem Pemilukadanya.

Dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan, Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang memperoleh suara 50 %, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Tetapi, khusus untuk DKI Jakarta, syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada harus memperoleh suara lebih dari 50 persen.

Ketentuan pemenang Pemilukada di DKI Jakarta diatur dalam Pasal 11 UU No 29 tahun 2007. Ayat (1) pasal ini berbunyi: Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memeperoleh  suara lebih dari 50 persen, ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ayat (2) berbunyi: Dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.  

Dari sini jelaslah bahwa untuk bisa menjadi DKI 1 dan DKI 2, maka  pasangan calon harus mampu meraih dukungan mayoritas. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jakarta tahun 2012 ini adalah 7.545.989 jiwa. Dari jumlah pemilih potensial itu, untuk kategori perempuan adalah 3.678.745 orang dan laki-laki 3.867.244 orang. KPU segera menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dan akan diumumkan kepada masyarakat untuk verifikasi data. DPS itu akan diverifikasi lagi sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). DPT ini akan diumumkan pada pertengahan Mei 2012.

Degan asumsi DP4 menjadi DPT dan kemudian mereka semua menyalurkan haki pilihnya, maka untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta minimal meraih dukungan 3.7729945 suara. Jadi, Jakarta memeng beda sehingga butuh kerja keras untuk memenangi pesta demokrasi lokal ini.  

Silakan Memilih!

Palmerah, 210312

**pro**

Menyeruput Teh Harga Rp 1 Juta

Berbagai jenis teh di pabrik PT PN VIII Malabar, Bandung

Teh. Rasanya tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.  Tapi, pernahkan Anda menyeruput teh seharga Rp 1 juta. Atau, pernahkan Anda melihat bentuk dan warna teh yang sebagian besar diekspor ke Jepang ini? Saya merasa beruntung karena bisa menikmati teh super tersebut dan melihat proses pengolahannya, meski hanya sekilas.

Minggu terakhir di bulan Desember 2011, saya mengunjungi pabrik teh Malabar yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII di Malabar, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Pabrik ini adalah peninggalan Karel Albert Rudolf (KAR) Bosscha (1865-1928). Meski berusia seratusan tahun lebih, pabrik itu tetap berproduksi dengan baik. Cara kerja sejumlah mesinya pun masih manual, mirip dengan cara kerja ketika pabrik itu pertama kali dibangun.

Sekadar informasi, Bosscha adalah WN Belanda yang membangun, mengembangkan, dan mengelola  perkebunan teh di  Jawa Barat sekitar tahun 1896. Dia datang ke Indonesia tahun 1887. Beberapa peninggalan meneer yang meninggal dan dimakamkan di tengah perkebunan teh di Malabar itu antara lain Technische Hogeschool (Institut Teknologi Bandung), Societeit Concordia (Gedung Merdeka Bandung, tempat diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika), dan Observatorium Bosscha, gedung peneropong bintang yang memiliki lensa terbesar di dunia saat itu (1923-1926). Beberapa karya peninggalan juragan Bosscha –sebutan warga Pengalengan terhadap Bosscha— tertutilis di sebuah prasasti yang didirikan di dekat makamnya.

Pabrik teh Malabar adalah salah satu peninggalannya yang hingga kini masih beroperasi.  Pabrik ini mampu mengolah 50 ton daun teh per hari. Setelah melalui proses pelayuan (daun teh yang masih segar ditiup dengan angin pada suhu tertentu supaya menjadi layu), penggilingan, hingga pengiringan, maka dari bahan yang sama itu akan menghasilkan  sedikitnya 12 jenis teh. Keduabelas jenis teh itu adalah OPS, OP, BS, FF, BOP I SP, BOP I, BOP, BOPF, P FANN, Dust, BT, dan BP.  Jenis OPS sampai bop I sp masuk kategori teh high class. Harga tertinggi di kelas ini adalah jenis orange pecco (pekoe) special atau OPS. “Harga the jenis OPS Rp 1 juta per kilogram,” ujar Agus, petugas pabrik teh Malabar yang memandu saya dan rombongan mengunjungi pabrik tersebut. 

Menurut Agus, harga teh high class itu mulai dari Rp 100.000 per kilogram sampai Rp 1 juta per kilogram. Sedangkan harga teh jenis bop I sampai bp rata-rata Rp 50.000 per kilogram. Karena harganya yang aduhai itu, maka selama ini belum ada perusahaan dari dalam negeri yang meminta teh jenis OPS. “Teh ini khusus diekspor untuk memenuhi permintaan pemerintah Jepang. Jadi, belum pernah ada perusahaan lokal yang pesan,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah yang meminum teh OPS itu kaisar dan pejabat tinggi di Jepang, Agus tak bisa memastikan. Dia hanya mengatakan, selama ini teh jenis OPS hanya dikirim ke Jepang. Paling banyak setahun 500 kg. Dia juga menunjukkan sejumlah produk berasal dari teh yang diproduksi di Jepang, antara lain teh celup (di bungkusnya tertulis Java Tea) dan juga minuman teh dalam botol. Kalau minuman  teh dalam botol produksi pabrik Indonesia dijual sekitar Rp 3.000/botol, tetapi produk Jepang itu dijual sekitar Rp 150.000/botol.

Menurut Agus, untuk setiap 50 ton daun teh, paling hanya menghasilkan 10 kg teh OPS. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 hari karena harus dipilah dan dipilih secara manual. Biasanya, teh jenis OPS itu menempel pada sarung tangan petugas bagian penyortiran. “Kalau teh yang kelas satu diletakkan di atas kain selimut putih hitam yang biasanya dipakai di rumah sakit, dia pasti menempel. Ini juga salah satu cara menyortirnya, selain kita pilihin satu per satu yang berwana putih,” tambah Agus.

Bisa jadi, selain karena aroma dan rasanya, proses  yang masih manual dan membutuhkan waktu lama itulah yang membuat harga OPS ‘selangit’.  Tetapi, untuk mempercepat proses penyortiran teh kualitas wahid itu, saat ini sudah ada mesin khusus yang didatangkan dari Argentina. Meski demikian, bantuan atau cara manual tetap dilakukan untuk menjaga kualitasnya

Teh OPS itu diambil dari kuncup daun teh. Karena itu,  warnanya tak lagi coklat atau hitam, tetapi putih. Meski demikian, setelah dimasukkan ke cangkir berisi air mendidih, maka teh putih itu akan mengubah air menjadi berwarna coklat, tetapi tidak pekat (light). Meski didiamkan beberapa lama, warnanya tak berubah. Berbeda dengan teh-teh yang banyak beredar di pasaran yang sering kali warnanya berubah dari coklat menjadi kehitam-hitaman.

Saat saya dan rombongan mengunjungi pabrik tersebut, kebetulan akan ada kunjungan tamu khusus bersama pejabat perkebunan yang akan melihat berbagai jenis teh. Karena itu, di salah satu ruangan telah disiapkan 12 jenis teh yang diletakkan di atas nampan kecil. Di depan nampan itu terdapat cangkir berisi air teh dari ke-12 jenis teh tersebut.

Saya diberi kesempatan untuk membaui dan menyeruput secangkir teh ‘kaisar’ Jepang tersebut. Aromanya sangat menyegarkan. Rasanya pun  berbeda dibandingkan teh-teh yang selama ini saya beli di pasaran di Jakarta. Tidak ada warna yang tertinggal atau menempel di cangkir putih yang dipakai untuk menyeduhnya, seperti yang terjadi jika saya menyeduh teh celup merek-merek ternama. Sengaja saya tidak campurkan gula supaya bisa mencecap rasa asli teh tersebut.  Sungguh pengalaman berharga bisa melihat proses pembuatan dan meneguk teh jenis orang pecco special yang selama ini hanya diekspor ke Jepang tersebut. 

Monggo nyruput teh

**pro**